topmetro.news – Bupati Samosir Vandiko T Gultom bersama anggota Komisi B DPRD Sumut meninjau lokasi banjir bandang Kenegerian Sihotang Kecamatan Harian, Senin (11/12/2023).
Turut hadir UPTD KPH Wilayah XIII Doloksanggul, Asisten I Tunggul Sinaga, beberapa pimpinan OPD Samosir, Camat Harian, dan kepala desa.
Dalam kunjungan kerjanya, Bupati Samosir bersama Sekretaris Komisi B Gusmiyadi dan Tangkas Manimpan Lumbantobing mengunjungi beberapa lokasi terdampak musibah banjir bandang karena curah hujan tinggi, yang terjadi 13 November 2023 lalu.
Di sela-sela monitoring tersebut, Bupati Samosir berinteraksi langsung dengan warga. Juga berkunjung ke rumah duka korban banjir bandang Keluarga Op Intan, sembari memberikan sumbangan sebagai bentuk belasungkawa.
Selanjutnya Bupati Samosir dan anggota DPRD Sumut melakukan diskusi interaktif dengan tokoh masyarakat Kenegerian Sihotang.
Dalam interaksi di Ruang Kepala SMPN 2 Harian tersebut, salah satu perwakilan tokoh masyarakat Kenegerian Sihotang Maringan Sihotang dan Tiodor Sihotang menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Samosir dan anggota DPRD Sumut atas antusias dan perhatiannya.
Mereka pun menyampaikan beberapa aspirasi. Di antaranya, menghentikan kegiatan yang ada di hulu, menormalisasi seluruh aliran sungai di Kenegerian Sihotang, Seluruh tokoh masyarakat Sihotang sepakat dan bersatu untuk menutup kegiatan TPL pada Sektor Tele. mereka juga mohon bantuan pemulihan kantor desa, rumah, dan lahan pertanian. Serta minta adanya konservasi seluruh kawasan hutan lindung sepanjang Bukit Barisan Danau Toba.
KPH Khusus Samosir
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Sumut Tangkas Manimpan Lumbantobing menyampaikan, segala usulan dan aspirasi itu akan jadi bahan rapat dengan stakeholder dan pihak PT TPL.
Tangkas Manimpan secara khusus telah minta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumut melalui KPH Doloksanggul untuk membuat KPH khusus di Kabupaten Samosir. Hal ini mengingat Samosir memiliki cuaca ekstrim.
Sekretaris Komisi B Gusmiyadi mengatakan bahwa DPRD Sumut telah melakukan RDP kedua kali dengan stakeholder dan TPL. Namun pada saat rapat RDP pertama dan kedua tersebut, pihak TPL tidak dapat hadir dengan alasan tertentu.
Kepada KPH Doloksanggul, kata Gusmiyadi, harus tegas dalam hal ini dan langsung membawa polhut beserta masyarakat ke titik lahan yang jadi ujung permasalahan. Sehingga masyarakat tenang dan tidak kuatir akibat adanya aktifitas lahan pertanian yang bertentangan dengan hukum. Terlebih aktifitas pembalakan liar.
DPRD Sumut Komisi B, katanya, akan melakukan rapat skala luas yang melibatkan TNI/Polri, Kementerian Kehutanan. Serta pengusaha yang memanfaatkan kawasan hutan. Sekaligus membentuk tim investigasi serta menjajaki agar seluruh kawasan hutan di Danau Toba jadi hutan lindung.
Tindak Tegas
Bupati Samosir Vandiko T Gultom dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota Komisi B DPRD Sumut tersebut. Ia juga menyampaikan, Pemkab Samosir telah melakukan beberapa hal setelah terjadi banjir bandang.
Pemkab Samosir juga telah melakukan pembersihan di lahan-lahan masyarakat yang terdampak banjir. Melakukan proses perhitungan kerugian baik fisik maupun lahan pertanian. Dan setelah tahapan ini selesai, atas nama Pemkab Samosir dan masyarakat Kenegerian Sihotang mohon bantuan pemprov dan pusat untuk pemulihan.
Di akhir sambutannya, Bupati berharap kepada pemerintah atasan dan DPRD Sumut bertindak tegas terkait masalah ini. “Sebagai wakil rakyat tentu kita harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu mari bersama kita jadikan momen ini untuk melakukan perbaikan untuk semuanya,” tutup Vandiko.
sumber | RELIS
